1. Agar DPP FKI-1, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten dan Kota, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat atau daerah selalu melakukan seminar, diskusi publik, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, baik dibidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional dan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
   
2. DPP FKI-1 diharapkan lebih intensif melakukan pengkaderan kepada seluruh kader dan simpatisan FKI-1 agar dalam melaksanakan fungsi-fungsi, visi misi dan program kerja FKI-1 lebih tepat guna dan sasaran.
   
3. DPP FKI-1 diharapkan lebih meningkatkan komunikasinya dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjembatani FKI-1 di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa/kelurahan untuk dapat disertakan dalam melaksanakan program maupun kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan masyarakat luas.
   
4. DPP FKI-1 diharapkan lebih meningkatkan komunikasi dengan pengurus FKI-1 di berbagai wilayah, khususnya dalam kaitan laporan-laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang akan ditindaklanjuti ke instansi terkait.

Kedua: Sesuai hasil Rapat Komisi B yang membahas masalah pencalonan presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2009 telah diputuskan/ditetapkan untuk mendukung pencalonan H.Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden tahun 2009 untuk meneruskan program kerjanya dalam mewujudkan perubahan yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Ketiga: Sesuai hasil Rapat Komisi C yang membahas masalah atau rencana Musyawarah Nasional (Munas) FKI-1 telah diputuskan/ditetapkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) FKI-1 akan dilangsungkan di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Maret tahun 2009 dan pada saat yang bersamaan Ketua Umum DPP FKI-1 M.Julian Manurung mengajukan kepada floor dengan berbagai aspek pertimbangannya untuk dimintai persetujuannya bahwa Munas/Kongres FKI-1 sebaiknya dilaksanakan di Jakarta dan disetujui atau diterima oleh seluruh peserta Rapimnas secara aklamasi.

 

Sambutan Ketua Umum DPP FKI-1 Pada Pembukaan Rapimnas
Pada saat pembukaan Rapimnas, Ketua Umum DPP FKI-1 M.Julian Manurung dalam sambutannya mengatakan, FKI-1 adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) independen yang lahir sejak tahun 2004 dan merupakan embrio dari Gerakan Relawan SBY, tidak berafiliasi atau tidak merupakan underbouw partai politik apapun. Dan sesuai amanah UU keormasan FKI-1 merupakan salah satu komponenan masyarakat yang menjadi mitra pemerintah. Sesuai fungsi dan program kerjanya, FKI-1 melakukan kontrol, pengawasan yang positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kontrol positif yang dimaksud adalah dengan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dimasud ke masyarakat luas serta membantu memberikan solusi.

FKI-1 harus meninggalkan paradigma komponen masyarakat masa lalu yang hanya ada, diadakan atau dilahirkan karena kepentingan-kepentingan segelintir orang atau segelintir oknum pejabat untuk tujuan-tujuan tertentu.

Kader-kader FKI-1 sebagai bagian dari masyarakat diharapkan dapat mengedepankan etika, intelektualitas serta kebersamaannya dengan eksekutif, legislative dan yudikatif dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara.

FKI-1 lahir bukan karena kontrak politik tetapi karena kontrak sosial masyarakat yang ingin terwujudnya butir-butir yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Sesuai dengan thema Rapimnas, kepada seluruh kader FKI-1 dimanapun berada diharapkan memiliki semangat dan motivasi untuk terus berbahkti pada nusa dan bangsa. Turut bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi yang nyata-nyata telah menyesengsarakan rakyat Indonesia dan merugikan keuangan negara. Dan secara bersama terus bersatu padu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tanpa peranserta masyarakat, cita-cita para pendahulu bangsa ini tidak akan pernah terwujud.

Kader-kader FKI-1 harus turut berperanserta dalam pemberantasan korupsi yang merupakan musuh kita bersama. Caranya, gali sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat, lakukan kajian atau analisa secara hukum dan bila telah memenuhi unsur hukumnya, laporkan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti namun tetap harus diperhatikan azas praduga tak bersalah.

Berkaitan dengan pemilihan umum tahun 2009, kepada seluruh kader FKI-1 diingatkan agar turut mensukseskan pemilihan umum 2009, baik dalam pemilu legislative maupun pemilu presiden. Kader FKI-1 harus jujur dalam berdemokrasi. Jangan hanya menuntut hak-haknya pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan fungsi-fungsinya semaksimal mungkin, baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, khususnya dalam menggunakan hak politiknya yang juga merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara Indonesia, walau tidak ada sanksi hukum bila tidak menggunakan hak politiknya. Jangan hanya mengeluh, menuntut tetapi tidak jujur dalam berdemokrasi.

 

Dan bagi siapapun yang ada di bumi pertiwi Indonesia, yang tidak mau menggunakan hak politiknya dalam pemilu 2009 sebaiknya keluar atau meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena siapapun yang menjadi Golput, baik secara sengaja maupun karena dipengaruhi pihak lain adalah orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negaranya.

Berkaitan dengan pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para kader FKI-1 diseluruh wilayah dan dimanapun berada diharapkan dapat terus memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya hingga terwujudnya perubahan yang kita cita-citakan bersama. Diakui atau tidak, pemerintah SBY sejak tahun 2004 hingga akhir tahun 2009 baru memulai membangun “Pondasi Perubahan” bagi rakyat Indonesia. Pondasi perubahan tersebut harus kita dukung hingga terwujudnya sebuah rumah rakyat yang kokoh untuk bernaung dan mencapai kesejahteraan. Jangan lagi kita selalu membuat pondasi-pondasi yang baru tanpa ada kepastian dari apa yang akan kita capai. Dengan katalain, kader FKI-1 diminta untuk tetap mendukung pencalonan Bapak H.Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden pada tahun 2009.

 

Sambutan Ketua Umum DPP FKI-1 Pada Penutupan Rapimnas

Pada saat sebelum penutupan Rapimnas FKI-1 2008, Ketua Umum DPP FKI-1 M.Julian Manurung dalam sambutannya mengatakan :

1. Para peserta Rapimnas FKI-1 2008 diharapkan dapat mengamankan dan mensosialisasikan hasil-hasil rapimnas kepada para kader dan simpatisan FKI-1 di wilayahnya masing-masing.
2. Para peserta Rapimnas FKI-1 2008 diharapkan dapat secara jujur dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan hasil-hasil rapimnas, khususnya terkait dalam menyukseskan pemilu 2009, baik dalam pemilu legislative maupun pemilu presiden tahun 2009. Dengan katalain, tidak ada kata Golput bagi kader dan simpatisan FKI-1 diseluruh wilayah dan dimana pun berada. Karena bagi yang tidak menggunakan hak politiknya sama dengan orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negaranya.
3. Para peserta Rapimnas FKI-1 2008 diharapkan dapat secara jujur dan bertanggungjawab untuk mengamankan dan mendukung pencalonan Bapak H.Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Karena seperti yang telah dirasakan dan diketahui secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah yang dipimpin H.Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009 baru pada tahapan membangun “pondasi perubahan”. Pondasi perubahan menuju sejahteranya rakyat tersebut harus kita dukung semaksimal mungkin untuk dapat dan segera terwujud. Mari kita motivasi diri untuk hal tersebut dengan menanamkam beberapa kalimat dibenak kita masing-masing yakni.”Kalau bukan sekarang, kapan. Kalau bukan kita siapa?”. Apakah kita harus menunggu sampai anak cucu kita yang melakukan dan mewujudkan perubahan dan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia?
4. Kepada seluruh peserta Rapimnas FKI-1 2008 diminta untuk selalu berkoordinasi dengan DPP FKI-1 dalam melakukan fungsi-fungsi, visi misi dan program kerja FKI-1, khususnya dalam melakukan fungsi pengawasan dibidang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta terkait dalam hal dugaan tindak pidana korupsi. DPP FKI-1 akan selalu memberikan arahan/petunjuk agar apa yang akan dilakukan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Jakarta , 4 Desember 2008

..............................KETUA UMUM DPP FKI-1............................................................... SEKRETARIS JENDERAL

 

............................................Ttd, ........................................................................................................Ttd,

 

...........................M.JULIAN MANURUNG..................................................................... MUHAMMAD SATYA, S.H .