Terkait Pilkada Langsung Jangan Jebak SBY Nyakiti Rakyat
M.Julian Manurung : Itu Konsep Elit Produk Orba

   Usulan berbagai kalangan, diantaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Hashyim Muzadi dan lain sebagainya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar pemerintah mengajukan revisi atau amandemen UUD yang didalamnya termasuk berkaitan dengan Pilkada Langsung akan dijadikan menjadi Pilkada oleh DPRD adalah sebuah konsep berpikir yang masih menggunakan paradigma Pemerintah Orde Baru (Orba) dalam menguasai kekuasaan atau birokrat tanpa melibatkan peran serta masyarakat atau peran rakyat secara langsung dalam berpolitik. Selain itu, ada kesan bahwa usulan tersebut untuk menjebak Presiden SBY agar dianggap atau dinilai oleh rakyat tidak lagi mengedepankan kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Dengan kata lain, rakyat diajak untuk semakin tidak menyukai SBY dan ini sangat-sangat bermuatan politis menjelang Pemilu 2009.

  “FKI-1 menilai alasan-alasan bahwa Pilkada Langsung rebut melulu, menghabiskan uang dan energi rakyat dan lain sebagainya sehingga perlu direvisi atau diamandemenya UUD termasuk menjadikan Pilkada oleh DPRD adalah sebuah konsep berpikir (paradigma:red) para elit yang lahir dan dibesarkan di masa pemerintah Orba berkuasa. Mereka (para elit pengusul termasuk oknum pejabat Depadagri:red) merasa kehilangan peran dalam menentukan calon Kepala Daerah alias tidak lagi mendapatkan kue dari daerah-daerah,”ujar M.Julian Manurung, Ketua Umum DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) pada pers (27/1) di Jakarta seraya menambahkan, konflik alias ributnya rakyat pada Pilkada selama ini adalah buah pendidikan politik yang dibangun oleh partai politik yang oknum-oknumnya belum mau bersikap jujur dalam berdemokrasi. Terbukti, kalau calon kepala daerahnya kalah dalam pilkada selalu dicari berbagai alasan dan celah hokum untuk melakukan upaya hokum yakni melakukan gugatan kepengadilan dan ironisnya melibatkan rakyat sehingga timbul pro kontra ditengah-tengah masyarakat dan berakhir memicu konflik. Sebaliknya, siapa yang akan menjamin bahwa Pilkada oleh DPRD tidak akan rebut lagi, menghabiskan energi dan dana. Bukankah pada masa Orba berkuasa juga selalu rebut dalam Pilkada dan bahkan digunakannya tangan besi TNI/POlri untuk bertindak represif kepada massa yang menolak seorang calon kepada daerah dari sebuah atau gabungan parpol. Tentang tidak akuratnya data pemilih, juga bukanlah alas an yang tepat untuk dilakukannya amandemen UUD termasuk UU Pilkada, tetapi harus diperbaiki kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) agar selalu meng-update data pemilih alias meningkatkan kinerjanya. Begitu juga dengan tujuh faktor pemicu konfik dalam pelaksanaan pilkada sepanjang 2008 versi oknum pejabat Departemen Dalam Negeri, hanya sebuah argumentasi yang dicari-cari untuk mengembalikan birokrasi Depdagri kembali memiliki peran yang besardalam penentuan calon kepala daerah.

  “Sekali lagi saya tegakan, jangan jebak Presiden SBY untuk menyakiti rakyat. Para elit produk Orba sebaiknya banyak-banyaklah bertobat dan dengan ikhlas memberi kesempatan pada generasi muda bangsa untuk mengisi dan mengelola negara ini untuk masa depan anak cucu negeri ini. Dan jangan lagi memaksakan konsep-konsep Orba, khususnya dalam UU Pilkada langsung untuk dikembalikan menjadi Pilkada oleh DPRD,” sebut M.Julian Manurung dengan mengingatkan agar pemerintah saat ini tidak lagi menanggapi usulan-usulan yang akan membawa bangsa dan negara ini mempergunakan paradigma Orba dalam menguasai birokrasi pemerintah. Sebaiknya lebih focus dalam mempercepat ke hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses revisi UU Pilkada yang berkaitan dengan calon kepala daerah dari unsur independen. Karena calon kepala daerah dari unsur independen merupakan solusi alternative bagi rakyat dalam berdemokrasi dan memilih calon kepala daerahnya.

M.Julian Manurung
Ketum DPP FKI-1.
Sekretariat,Jl.Kebon Sirih NO:32-34 Jakarta Pusat. Telp:0213503349, 3864167, 0818798586 email:satufki@gmail.com. Website:www.apindonesia.com