BPN DIDESAK LAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN

Jakarta, (28/8) - Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera melaksanakan putusan pengadilan terkait kasus pemberian hak dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Sianjur Resort (SR).

Hingga saat ini BPN belum melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sumatera Utara (Sumut), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Sumut yang sudah memenangkan gugatannya terhadap Kepala BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Ketua Umum DPP FKI-1 Julian Manurung mengatakan, keputusan PT TUN Sumut telah memenangkan gugatan PT SR atas sengketa Tata Usaha Negara melawan Kepala BPN selaku tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Sumut selaku tergugat II dengan amar putusan yang antara lain memerintahkan kepada tergugat I dan II untuk melanjutkan proses pemberian hak dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT SR.

Selain itu, katanya, PT TUN dalam putusannya juga membebankan kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa, masing-masing sebesar Rp500.000 per hari jika yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh PT SR.

Putusan PTUN Medan No:62/G/2004/PTUN-MDN dikeluarkan pada tanggal 11 April 2004 sedangkan putusan PT TUN Sumut No:69/BDG/2005/PT.TUN-MDN dikeluarkan pada tanggal 27 September 2005.

Karena itu, kata Julian, FKI-1 berniat melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan teguran kepada Kepala BPN Pusat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu.

"Akibat dari kinerja Kepala BPN Joyo Winoto yang tidak melaksanakan putusan hukum tersebut, akan sangat negatif terhadap citra penegakkan supremasi hukum oleh pemerintah Presiden Yudhoyono di mata masyarakat. Sudah semestinya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, segera dilaksanakan," katanya.

 FKI-1 yang berdiri pada 16 April 2004 merupakan salah satu elemen organisasi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sejak kampanye Pilpres pada 2004 lalu. Hingga kini, ormas itu juga ikut berperan dalam menunjang berbagai program kerja Presiden Yudhoyono khususnya dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. FKI-1 kini telah memiliki kepengurusan di 30 provinsi, 132 kabupaten dan 52 kota.

Jakarta , 28 Agustus 2008

Ketua Umum DPP FKI-1

M. Julian Manurung

Sekretariat:Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No:32-34 Jakarta Pusat.Tlp:0213503349, 3864167.Hp.0818798586.Emai:satufki@gmail.com.Website:www.fkisatu.com.