SIARAN PERS DPP FKI-1

Syukur  FKI-1 dan POSKO SBY Menyambut HUT RI dan Usainya Pilpres 2009
M.Julian Manurung:Kurangi Porsi Parpol Di Kabinet 2009-2014

   Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) merupakan organisasi kemasyarakatan independent yang sudah turut berperanserta menyukseskan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan H.Jusuf Kalla pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan juga turut terlibat aktif menyukeskan SBY-Boediono pada  pilpres 2009 mengharapkan agar konerja pemerintah mendatang yang  kembali dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memaksimalkan kinerjanya untuk segera terwujudnya perubahan khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat.
   Demikian dikemukakan M.Julian Manurung, Ketua Umum DPP FKI-1 (18) di Sekretariat DPP FKI-1 Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No-32-34 Jakarta Pusat seusai acara “Syukur FKI-1 dan POSKO SBY” seraya menambahkan, ada tiga hal harapan atau pesan rakyat yang tergabung dalam FKI-1 dan POSKO SBY yang patut menjadi perhatian pemerintah kedepan yakni, pertama, kurangi porsi partai politik (parpol) di kabinet mendatang. Alasannya, memiliki benturan kepentingan antar sesama parpol yang cukup mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan, terjadi dikotonomi instansi yang dipimpin dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan kurang mengusai bidang dan permasalahan di instansi.yang dipimpin. Gunakan sumberdaya manusia (SDM) dari birokrat, professional dan akademisi. Karena SDM dari birokrat memiliki kemampuan dibidangnya juga lebih memiliki ikatan bathin yang kuat dengan instansi yang akan dipimpinnya. Tidak sedikit di birokrat saat ini memiliki SDM yang mumpuni dapat membantu SBY dalam memimpin negeri dan pemerintahan ini. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman yang kita alami selama ini gagalnya atau kurang maksimaknya SDM dari parpol yang memimpin instansi pemerintah. Kedua, inventarisir seluruh produk hukum/UU, Keppres, Kepmen, sistem pemerintahan pusat maupun daerah yang sudah tidak selaras lagi dengan napas perubahan. Karena tidak sedikit hal yang menghambat kinerja pemerintah yang lalu dikarenakan masih adanya dan berlakunya produk-produk hukum maupun aturan yang tidak lagi selaras. Ketiga, inventarisir seluruh aset pemerintah, baik dipusat maupun di daerah. Karena secara kasat mata kadangkala rakyat menyaksikan aset pemerintah tersebut cukup besar namun kurang digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat dan sebaliknya aset-aset terkesan terbengkalai tidak digunakan, terlalu mewah hanya digunakan oleh sekelompok pihak dan ironisnya lagi membuat banyak aset instansi pemerintah menjadi tidak jelas pertangungjawabaannya.
   “Kurangi porsi parpol di Kabinet mendatang karena selain kurang efektif, tidak mengusai bidangnya juga memiliki resistensi yang cukup kuat bagi sesama parpol dan akhirnya mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan yang mengakibatkan tujuan terwujudnya perubahan bagi rakyat akan kurang maksimal. Bayangkan, ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di sebuah instansi pemerintah tidak cepat atau kurang direspon karena tidak satu aliran parpol dengan menteri yang sedang duduk. Ini sangat menyakitkan rakyat,” ungkap M.Julian Manurung dengan nada tegas.

Jakarta, 8 Agustus 2009
Ketua Umum DPP FKI-1
 Ttd.
(M.Julian Manurung)

Sekretariat:Gd.Dewan Pers.Jl.Kebon Sirih No:32-34 Jakarta Pusat.Tlp:0213503349, 3864167.Hp.0818798586.Emai:satufki@gmail.com.Website:www.apindonesia.com.